Pionir Psikolog Klinis DIY Minta Diangkat PNS

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Selama 17 tahun merintis pelayanan kesehatan psikologis klinis di tingkat Puskesmas, para tenaga kesehatan psikolog menuntut diangkat sebagai PNS. Keberadaan pelayanan kesehatan psikolog klinis di Sleman adalah yang pertama di Indonesia.

Permintaan ini disampaikan Ketua Ikatan Psikologi Klinis (IPK) DIY, Siti Urbayatun, saat beraudiensi dengan Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana, Jumat siang (11/6).

“Berjuang sejak 2004 lalu atau 17 tahun lalu, ternyata keberadaan teman-teman psikolog klinis di Puskesmas Sleman masih berstatus pegawai kontrak. Setiap tahun selalu diperbarui,” jelas Urbayatun.

Diinisiasi oleh Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) saat awal kehadirannya, program menempatkan tenaga psikolog klinis di Puskesmas seluruh Sleman sempat mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat yaitu Ksatria Bhakti Husada di 2014.

Sebagai organisasi profesi, Urbayatun menyatakan keinginan rekan-rekannya di Sleman sangatlah wajar mengingat seluruh kerja keras dan perjuangan mereka selama 17 tahun ini.

“Keberadaan mereka adalah yang pertama di DIY bahkan Indonesia dan menjadi percontohan. Sekarang ini Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul juga merintis program yang sama,” katanya.

Mewakili rekan-rekannya yang ada di 25 puskesmas dan IPK Sleman, Amalia menegaskan kedatangan mereka ini adalah untuk meminta bantuan DPRD DIY agar membantu ke pusat agar bisa diterbitkan Keppres tentang pengangkatan tenaga psikolog klinis dengan batas usia maksimal 40 tahun.

“Saat aturan usia yang boleh mendaftar sebagai CPNS maksimal 35 tahun. Sedangkan dari 25 tenaga psikolog klinis di Sleman, 16 orang berusia di atas 35 tahun sedangkan sisanya di bawahnya,” kata Amalia yang bertugas di Puskesmas Ngaglik 2.

Karena syarat maksimal usia inilah, akhirnya dalam beberapa tahun ini beberapa jabatan psikolog klinis yang kosong diisi oleh PNS yang berusia di bawah 35 tahun.

Bertugas tidak hanya menangani orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), para tenaga psikolog klinis di Puskesmas juga melakukan layanan di luar gedung baik berupa pemulihan trauma dan kesehatan mental baik individu maupun kelompok.

“Kami ingin dihargai eksistensi keberadaan kami. Kami yang memulai pondasi rumah dan harapan bersama-sama ikut merasakan,” kata Amalia.

Dari Fakultas Psikologis UGM, Diana Setyowati menyatakan keberadaan tenaga psikolog klinis di tingkat Puskesmas selain meningkatkan kesehatan mental di masyarakat tingkat bawah dengan biaya yang lebih murah dan efektif.

Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana memberikan apresiasi kepada tenaga psikolog klinis yang berjuang di Sleman, Kota Yogyakarta dan Bantul. Mereka telah mendedikasikan diri mengabdi demi kesehatan mental masyarakat.

“Kami akan bersurat kepada lembaga yang diperlukan sebagai dukungan politik untuk rekan-rekan semua. Karena pengangkatan ASN adalah urusan pusat, DPRD DIY datang dan langsung menanyakan ke pihak yang terkait,” ucapnya.

Huda juga menjanjikan pihaknya meminta DPR RI mengundang kementrian-kementrian ini terutama membahas keeradan tenaga psikolog kilnis yang dimulai dari DIY agar bisa diterapkan secara nasional.(set)