PPKM Mikro Diperpanjang, Guru dan Lansia di Jogja Divaksin

by
Koran jogja

Yogyakarta, Koran Jogja – Pemerintah akan memperpanjang PPKM Mikro selama dua minggu mulai 6-19 April 2021.

Perpanjangan waktu PPKM Mikro ini merujuk pada hasil evaluasi dari laporan masing-masing provinsi yang masih ditemukan zona merah di daerahnya.

Perpanjangan ini akan diikuti dengan penyesuaian sistem zonasi dalam satu RT yakni zona kuning jika terdapat 1-2 rumah terkonfirmasi positif, zona oranye jika terdapat 3-5 rumah terkonfirmasi positif dan zona merah jika lebih dari 5 rumah terkonfirmasi positif.

Selain itu, akan ada tambahan 5 provinsi yang ikut dalam PPKM Mikro. Kelima provinsi tersebut antara lain Papua, Kalimantan Utara, Riau, Sumatera Selatan dan Aceh.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mengatakan dari hasil evaluasi PPKM Mikro hingga saat ini, terdapat 26.308 RT di DIY yang masuk zona hijau atau sebanyak 96,05% dari total RT yaitu 27.678.

“Masih ada 1 RT masuk ke dalam zona merah di Bantul dan 2 RT masuk ke dalam zona oranye yaitu di Bantul dan Gunungkidul,” ujar Sri Sultan dalam laporannya saat menghadiri video conference rapat koordinasi Pembahasan Evaluasi Perkembangan Pelaksanaan Pemberlakuan PPKM Mikro, di Gedhong Pracimasana, Sabtu (3/4).

Selama masa PPKM Mikro di DIY, terdapat penurunan angka penambahan konfirmasi positif yang cukup signifikan. Penurunan terendah selama masa tiga kali PPKM yaitu 95 kasus penambahan pada tanggal 21 Maret 2021.

Terkait vaksinasi, Sri Sultan melaporkan dari sasaran lansia sebanyak 295.349 sebanyak 11,66% telah tervaksinasi dosis pertama dan 0,32% tervaksinasi dosis kedua. Sementara, sebanyak 40,84% dari 334.754 telah tervaksinasi dosis pertama dan 21,02% pada dosis kedua.

“Sebanyak 4.000 guru dan 1.000 lansia akan menjadi target yang rencanakan akan vaksinasi pada 6 hingga 9 April 2021 mendatang,” katanya.

Menteri Kesehatan Budi Guna Sadikin dalam video conference menegaskan selama Ramadan proses vaksinasi akan tetap dilaksanakan sesuai jadwal. Hanya saja, akan ada skema baru dalam pendistribusian vaksin.

“Untuk mempercepat dan menjaga kualitas, distribusi akan langsung ke kota dan kabupaten,” jelasnya.

Sementara itu, menjelang bulan Ramadan, Sri Sultan berharap pemerintah pusat dapat menerbitkan aturan rinci pelaksanaan PPKM selama bulan Ramadan, hari raya Idul Fitri dan masa mudik. Terlebih dari hasil pengamatan lapangan mulai libur Paskah, terjadi kepadatan di beberapa ruas jalan di wilayah DIY.

“Tidak hanya DIY, tapi provinsi lain juga mengeluhkan hal yang sama. Sulit memang,” ujarnya.

Maka dari itu, Sri Sultan berharap sinergitas antar provinsi yang berbatasan dengan DIY untuk penapisan pelaku perjalanan selama masa liburan.

Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah segera menyusun regulasi terkait Ramadan, Idul Fitri dan Mudik. Selain itu, pemerintah juga akan mendorong daya beli masyarakat melalui pemberian THR penuh dan membuat skema semacam Hari Belanja Online untuk meminimalkan transaksi offline. Harapannya, dapat memperkecil risiko penyebaran Covid-19.

“Skemanya, mungkin melalui gratis ongkos kirim yang ditanggung pemerintah,” tambahnya.

Airlangga menambahkan, rencananya akan dilakukan pelarangan mudik Lebaran sebagai salah satu langkah Pembatasan Mobilitas Masyarakat dalam rangka Libur Lebaran pada 6-17 Mei mendatang. Selain itu, akan disusun pula peraturan lalu lintas untuk membatasi mobilitas.

“Terkait transportasi, Menteri Perhubungan sedang menyusun regulasinya,” ucapnya.(rls)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *