Raperda BPR Syariah Disebut Batal Dilanjutkan ke Tingkat Pansus

by

Yogyakarta, Koran Jogja – DPRD Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disebut batal melanjutkan pembahasan di tingkat pansus terkait Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah.

Anggota Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Rifki Listianto mengatakan, dalam prosesnya semua mekanisme telah dilakukan dan tidak ada yang tertinggal.

“Tetapi pimwan (pimpinan dewan) membuat keputusan yang tidak sesuai dengan keputusan Bapemperda sebagai lembaga yang berwenang mengharmonisasi dan membahas Raperda yang akan diluncurkan,” katanya melalui telepon pada Minggu (28/3).

Rifki Listianto mengatakan, Raperda BPR Syariah masuk dalam Program Pembahasan Perda (Propemperda) 2021, yang sebelumnya gagal dibahas pada 2020.

Menurut Rifki, pembahasan Raperda BPR Syariah sebetulnya merupakan keharusan karena sudah tercantum dalam RPJMD 2017-2022. Selain itu, dari hitungan bisnis plan keberadaan BPR Syariah merupakan usaha yang potensial yang dapat mendatangkan banyak nasabah.

“Era sekarang sistem syariah sangat diminati disebagian kalangan masyarakat dan ini merupakan peluang bisnis untuk peningkatan PAD Kota Jogja, ” kata Sekretaris Komisi B, itu.

Rifki mengatakan, Raperda inisiatif eksekutif layak dibahas di pansus dan ditetapkan menjadi Perda. Sebab, dari seluruh mekanisme pembahasan telah dilalui, dari kacamata bisnis memiliki potensi pasar yang besar, juga telah tercantum dalam RPJMD.

“Dikuatkan sudah masuk dalam RPJMD sehingga harus didorong menjadi Perda. Survei (bisnis plan) secara langsung belum ada, tapi melihat fenomena nasional BPR Syariah merupakan hal yang perlu didorong sebagai alternatif penambahan PAD, ” katanya.

Rifki mengatakan, dirinya tidak mengetahui kenapa laporan hasil rapat Bapemperda yang telah dikirim ke pimpinan dewan, tidak ditindaklanjuti dalam agenda rapat paripurna yang dilaksanakan hari Senin (29/3).

Ketua DPRD Kota Yogyakarta, Danang Rudyatmoko, mengatakan Pimpinan dewan hanya meminta dilakukan penundaan pembentukan pansus Raperda BPR Syariah bukan pembatalan pembahasan.

Menurutnya ada rekomendasi, saat konsultasi awal dari Biro Hukum Sekda DIY yang belum dijalankan baik oleh Bapemperda maupun Bagian Hukum Kota Jogja. “Jadi, bukan dibatalkan, hanya ditunda, kami minta harmonisasi NA (Naskah Akademik) dulu,” ucapnya.

Menurut Danang, saat rapat bersama Bapemperda Jumat (26/3), pihaknya meminta kelengkapan dokumen pengajuan Raperda. Di antaranya, konsultasi awal ke Biro Hukum Setda DIY. Sesuai kesepakatan, konsultasi awal harus dilakukan supaya NA tidak bermasalah saat pembahasan.

Saat dilampirkan, diketahui ada rekomendasi untuk melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenkum-HAM dan instansi terkait. Supaya tak terjadi masalah. “Termasuk ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan BI (Bank Indonesia), apalagi bank-bank syariah baru digabung menjadi Bank Syariah Indonesia,” katanya.

Danang mengatakan, ternyata konsultasi awal sudah dilakukan 15 Februari lalu. Tapi hasilnya tidak segera dilaporkan kepada pimpinan dewan. Saat ditanyakan terkait rekomendasi Biro Hukum tersebut, Bapemperda mengaku sudah melakukan. Hanya secara lisan. Melalui telepon.

“Kami sudah meminta diulang lagi dan ada bukti tertulis, jika sudah lengkap bisa dilanjutkan pembentukan pansus,” katanya.

Terpisah, Plt Kepala Biro Hukum Setda DIY Dewo Isnu Broto Imam Santoso mengatakan, raperda ini telah disusun melalui tahapan, yaitu penyusunan kajian kelayakan bisnis dan kajian penyertaan modal serta penyusunan NA.

“Sudah sesuai dengan UU 12/2011 tentang pembentukan perundangan. Juga tidak bertentangan dengan asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik maupun hak asasi manusia maupun kepentingan masyarakat,” katanya.

Ia memberi catatan dalam konsultasi awal, di antaranya seperti raperda disesuaikan dengan NA. Dia mencontohkan, dalam menimbang di NA sudah jelas landasan filosifisnya, mak dalam raperda juga disamakan dengan NA.

“Nah setelah diperbaiki, catatan kami untuk dikonsultasikan lebih lanjut dengan Kanwil Kemenkum-HAM dan instansi terkait sebelum dibahas dalam pansus,” ucapnya.(rid)