Bantul, Koran Jogja – Relawan yang tergabung di ‘Sahabat Joko Purnomo’ Desa Seloharjo, Kecamatan Pundong meminta kepada anggota DPRD DIY, Joko Purnomo menyalurkan anspirasi tentang peluang Kepala Padukuhan ditentukan lewat pemilihan. Penentuan lewat tes dianggap tidak transparan dan tidak mewakili warga.
Permintaan ini mengemukan dalam rapat koordinasi pemenangan pasangan Abdul Halim Muslih – Joko B Purnomo yang digelar relawan Sahabat JP pada Jumat (18/9) malam di rumah makan pantai Depok, Kecamatan Kretek.
Mewakili tokoh masyarakat desa Seloharjo, Sekretaris Kordinator Sahabat JP Heru Purwanto menyatakan dirinya menerima banyak laporan dari warga yang kecewa dengan proses penentuan kepala dukuh.
“Penentuan melalui tes yang melibatkan tenaga akademik dari perguruan tinggi di tingkat desa dianggap tidak terbuka. Bahkan banyak kepala dukuh yang terpilih tidak sesuai keinginan warga,” katanya.
Karena itu, kepada Joko Purnomo yang sudah dianggap saudara oleh warga Desa Seloharjo. Heru menitipkan anspirasi ini agar bisa dibawah ke pusat jika nantinya menjadi Wakil Bupati.
Heru menyakini anspirasi ini akan diwujudkan Joko Purnomo karena selama ini warga Seloharjo sudah banyak mendapatkan apa yang menjadi anspirasinya. Karena itulah, relawan Sahabat JP siap mendukung dan memenangkan pasangan Halim – Joko.
“Kami juga sudah berkoordinas dengan badan pemenang tingkat desa untuk saat pemilihan mengantisipasi adanya serangan fajar. Pelaku yang tertangkap akan kami proses hukum,’ jelasnya.
Kepada pendukungnya, Joko Purnomo berjanji akan menyampaikan anspirasi ini. Pasalnya peraturan ini sudah diatur Undang Undang dan dikerucutkan lewat Perda. Sebagai anggota DPRD DIY, Joko akan berkomunikasi dengan pusat apakah memiliki peluang untuk diubah.
“Namun jika aturan ini bisa diatur oleh Pemda, kedepan kami akan mengajak tokoh masyarakat untuk membicarakan yang terbaik bagaimana. Yang pasti pemilihan lebih baik dibanding penetapan karena adanya pelibatkan masyarakat,” jelasnya.
Bahkan secara lebih luas, Joko mengatakan bersama dengan anggota Komisi X DPR RI Esti Wijayanti dan perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 27 September nanti akan bertemu dengan 170-an gurun honorer Bantul.
“Kita ingin mendengar apa yang selama ini dikeluhkan mereka dan dari sisi mana kami nantinya bisa membantu,” jelas Joko.
Malam itu Joko didampingi oleh anggota fraksi PKB DPRD Bantul Suradal dan anggota fraksi PDIP DPRD DIY Tustiyani.(set)
