Selama Kampanye, Bawaslu DIY Tangani 6.861 Pelanggaran APK

by

Yogyakarta, Koran jogja – Anggota Bawaslu Divisi Penanganan Pelanggaran, Sri Rahayu Werdiningsih merilis selama masa kampanye pihaknya telah menangani sebanyak 6.861 pelanggaran alat peraga kampanye (APK) di tiga kabupaten.

Kabupaten Gunungkidul menjadi kabupaten terbanyak yang menyumbang pelanggaran dibandingkan Sleman dan Bantul.

“Sejak awal kampanye 26 September sampai 5 Desember lalu, tercatat terdapat sebanyak 6.861 pelanggaran APK. Kabupaten Gunungkidul memimpin dengan 4,758 pelanggaran, Sleman 2.649 dan Bantul 816 pelanggaran,” kata Rahayu atau biasa dipanggil Cici, Senin (7/12) petang.

Cici menyebut dari laporan yang diterima dari Bawaslu Kabupaten Gunungkidul, pelanggaran pemasangan APK terbanyak dilanggar oleh pasangan calon (Paslon) nomor urut satu sebanyak 1.188 pelanggaran. Disusul paslon nomor 3 dengan 845 pelanggaran APK, paslon nomor 4 dengan 758 dan paslon 2 dengan 607.

Bawaslu Kabupaten Sleman melaporkan, paslon nomor 3 menjadi pelanggar terbanyak pemasangan APK dengan 1.037, kemudian paslon nomor 1 dan 2 melanggar sebanyak 806. Bawaslu Kabupaten Bantul, paslon nomor dua unggul sebanyak 412 dibandingkan paslon nomor satu 404 pelanggaran.

Sedangkan untuk pelanggaran yang mengarah ke perdata maupun pidana, baik temuan maupun laporan. Cici mengatakan Bawaslu, baik DIY maupun kabupaten, mendapatkan 30 pelanggaran. Dimana Bawaslu Sleman 9 laporan, Bantul 7 laporan, dan Gunungkidul 12 laporan.

“Dari 30 laporan, 9 laporan masuk ranah pidana, namun tidak bisa ditindaklanjuti karena tidak adanya bukti,” jelasnya.

Perbedaan persepsi penanganan kasus dari institusi kepolisian dan kejaksaan yang tergabung di setra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan kurangnya alat bukti menjadi salah satu hambatan menurut Cici.

Hambatan lainnya proses kasus pidana di Pilkada adalah minimnya waktu pemeriksaan oleh Bawaslu dari laporan yang masuk maksimal 5 hari.

Di pelaksanaan pemilu tahun ini, Bawaslu pengawasan kampanye di masa pandemi menjadi tantangan terberat. Pasalnya keinginan bertemunya paslon dan pendukung dalam jumlah besar dilarang aturan.

“Di masa tenang ini kami fokus pada operasi kemungkinan adanya gerakan politik uang. Juga fokus pada tidak berkenaan 24 personel Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) di Gunungkidul yang tidak mau di tes rapid. Kita menunggu perkembangan dari KPU,” kata Cici.

Mengenai aksi tunggalnya di Bawaslu tiga dalam dua pekan terakhir, aktivis Jogja Corruption Watch (JCW) Baharudin Kamba mengatakan aksi ini merupakan respon keprihatinannya tentang masih maraknya politik uang.

“Ini juga sebagai edukasi ke masyarakat untuk tidak memilih paslon yang melakukan memainkan politik uang atau menyalahgunakan bansos. Politik uang menghasilkan kepala daerah yang korup,” katanya.(set)