Yogyakarta, Koran Jogja – Himbauan tidak lagi menggunakan istilah ‘klitih’ untuk menggambarkan kejahatan jalanan hanya upaya pemerintah menutupi akar masalah. Langkah ini tidak solusitif dan produktif.
Hal ini disampaikan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Gunawan Budiyanto saat berbuka bersama dengan awak media, Jumat (22/4).
“Ini seperti penangganan kasus 1995. Saat itu diberitakan pelajar wanita di Yogyakarta banyak yang tak perawan. Pemerintah bukan mencari solusi, tetapi bagaimana cerita ini disimpan rapat-rapat agar citra Kota Pelajar terjaga,” jelasnya.
Hal serupa juga dilakukan kepolisian dalam penangganan kasus klitih. Metode penanganan masalah dengan memanggil anak, menginterogasi orang tuanya sudah tidak benar.
Kemunculan ‘klitih’ menurut Budi merupakan hasil keteledoran semua. Baik orang tua, dunia pendidikan, pemerintah sampai aparat kepolisian.
“Keteledoran di banyak hal menyebabkan ada sebagian generasi yang tertinggal. Pelaku-pelaku klitih adalah generasi yang termarjinalkan,” tegasnya.
Dirinya mengaku saat diskusi penanganan ‘klitih’ yang digelar oleh asosiasi perguruan tinggi swasta, tidak sepakat tentang pelarangan penggunaan kata klitih.
“Sangat mengganjal jika sebuah kasus terus-menerus ditutup-tutupi. Bukan menjadi lebih baik. Nglitih itu sudah biasa bagi masyarakat Jogja. Namun untuk kasus ini masih bersama-sama kita mencari sumber masalah tersebut,” paparnya.
“Yang memberi nama klitih yang kita semua. Itu klitih betul ada, jam satu malam keluar golek-golek. Jika tidak disebut klitih, terus mau disebut ‘Klotoh’,” tegasnya.
Dirinya menyatakan yang patut menjadi perhatian adalah minimnya zona publik sebagai media anak muda berkreasi. Dalam beberapa tahun ke belakang, privatisasi zona publik semakin meningkat di Yogyakarta. (Set)
