Soal Larangan Mudik, DPRD Dukung Pemerintah

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Ketua DPRD DIY Nuryadi meminta seluruh anggota dewan untuk mematuhi dan mendukung program pemerintah soal pelarang mudik lebaran. Kepolisian DIY bakal melakukan penyekatan dan pemeriksaan pelaku perjalanan di titik-titik perbatasan.

Himbauan ini disampaikan Nuryadi, Rabu (28/4), kesadaran di anggota dewan untuk tidak mudik dulu guna menumbuhkan kesadaran semua pihak bahayanya penyebaran virus Corona.

“Penerapan protokol kesehatan, terutama tidak mudik dulu, menjadi hal penting dalam usaha mencegah penularannya. Sebagai anggota dewan, kita harus menjadi contoh nyata pada masyarakat,” ujarnya.

Karenanya Nuryadi meminta anggota dewan menahan diri tidak mudik dulu di lebaran kali ini, meskipun hanya mudik lokal . Hal itu bisa dilakukan saat pelarangan mudik sudah dicabut pemerintah.

Nuryadi memahami sebenarnya pelarangan mudik yang diterapkan Pemda DIY mulai 6-17 Mei sebagai upaya mencegah kedatangan warga dari luar daerah. Pasalnya sudah menjadi tradisi tahunan, warga luar bakal masuk DIY.

“Soal dilarang atau tidak sebenarnya hanya berupa mekanisme mengendalikan mobilitas warga agar penyebaran juga tidak terjadi. Makanya ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika melakukan perjalanan antar daerah,” jelas Nuryadi.

Baginya apapun kebijakan yang diambil oleh Pemda, tujuanya sudah pasti mencegah penyebaran Covid-19 agar tidak meluas. Selaku wakil rakyat kiranya berkewajiban mendukung kebijakan yang diambil sepanjang kebijakan tersebut berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Istiono saat meninjau perbatasan DIY-Jateng di Kecamatan Prambanan, mengatakan pihaknya bakal meminta pelaku perjalanan transportasi darat pribadi melakukan tes RT-PCR atau rapid test antigen.

“Ini sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan yang diambil dalam kurun waktu maksimal 1 x 24 jam sebelum keberangkatan” katanya Rabu pagi.

Sebagai upaya pengetatan, dirinya telah meminta jajarannya bertugas all out di setiap pos-pos penyekatan yang sudah didirikan. Personil nantinya ditugaskan secara shif dengan masa kerja 8 jam.

“Ditlantas (Polda DIY) tadi sudah mempresentasikan ada 10 titik penyekatan yang digelar ditetapkan oleh Polda DIY. Kami meminta masyarakat juga ikut untuk mengurangi perjalanan, mengurangi mobilitas untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini,,” ujarnya.

Sesuai instruksi pemerintah, dalam penerapan kebijakan pelarangan mudik 6-17 Mei mendatang. Bagi masyarakat yang nekat melanggar maka diminta untuk putar balik.(set)