Soal Sistem PPDB, DPR RI: Sekolah Swasta Bisa Mati

- Jurnalis

Senin, 27 Juli 2020 - 13:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

 

Yogyakarta- Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2020 dirasa merugikan sekolah swasta. Selain itu pula, kegiatan belajar mengajar tidak akan maksimal karena rasio guru dengan murid di kelas kurang ideal.

Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti mengatakan persoalan utama yang dihadapi sekolah khususnya swasta saat ini masih soal PPDB. “Jika dibiarkan seperti ini terus sistemnya, sekolah swasta lama-lama bisa mati,” katanya usai menerima uneg-uneg dari puluhan perwakilan Kepala Sekolah SMA dan SMK Swasta se-Kabupaten Sleman Yogyakarta Senin (27/7) di Joglo Ngangkring, Sidoagung Godean Sleman.

Ketentuan baru dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan yang mengijinkan penambahan siswa dalam satu rombongan belajar (rombel). Hal tersebut, menurut Esti akan mengurangi kuota murid mendaftar ke swasta. Sebab mereka potensi untuk diterima ke sekolah negeri semakin besar.

Tak hanya itu saja. Namun juga berdampak pada kurang idealnya kegiatan belajar mengajar di kelas. Sebab rasio yang harusnya 1:20 menjadi 1:36. “Rasio ini kalau untuk SMK sudah nggak efektif, satu guru harus mengawasi 36 siswa,” kata Esti.

Kebijakan PPDB teranyar juga menimbulkan persoalan serius ketika timbul modifikasi sistem zonasi. Pola zonasi yang sebelumnya menerapkan jarak terjauh 5 kilometer, kini menjadi 10 kilometer. “Habislah sekolah swasta kalau seperti itu caranya,” ujar Esti.

Dalam pertemuan itu sejumlah kepala sekolah swasta memberikan data data perkembangan di sekolah mereka masing masing. Hampir tak ada sekolah yang mengalami penambahan siswa sesuai target yang diharapkan tahun ini.

“Apa kita mau membuat sekolah swasta itu ambruk dengan kebijakan PPDB ini?” tanya Esti.

Esti meminta pemerintah, khususnga Kementrian Pendidikan ingat, di sekolah swasta banyak tersebar tenaga pendidikan berikut dengan asetnya. Seharusnya pemerintah aware dengan kondisi itu. Termasuk memberi perhatian pada sekolah swasta.

“Perhatiannya seperti apa seharusnya yang diberikan pemerintah kepada swasta? Contoh saja Bosda, kenapa harus dibedakan jatahnya antara sekolah negeri dengan swasta? Kalau ada Bosda seharusnya sama antara swasta dan negeri,” ujar dia.

Bahkan, sejumlah guru swasta pun belakangan mulai direkrut negeri sehingga sekolah swasta harus membayar lagi guru guru pengganti yang didatangkan.

“Jadi ini PR besar kita, saya akan menyampaikan kondisi ini ke Mendikbud (Nadiem Makarim) dan jajarannya,” ujar Esti yang didampingi kandidat calon wakil bupati Sleman Danang Maharsa.

Esti menambahkan, tidak seharusnya kebijakan yang dibuat pemerintah- dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan- hanya dengan melihat kasus itu dari satu wilayah saja. Misalnya dari kasus yang muncul di ibukota Indonesia, DKI Jakarta saja.

Hal itu diungkapkan Esti ketika dalam penerapan belajar daring akibat pandemi Covid-19 ini pihaknya menemukan di Wonosobo Jawa Tengah ada siswa yang kesulitan mengikuti pembelajaran itu karena tak memiliki gawai atau gadget yang dibutuhkan.

“Kebijakan yang diambil harus melihat Indonesia secara keseluruhan, yang strata ekonomi dan akses untuk masyarakatnya berbeda-beda,” pungkasnya.(rid/roy)

Berita Terkait

Tradisi Wiwitan Kelompok Tani Tiwir di Sleman, Wujud Syukur Panen Raya
Antraks Muncul Februari, Jumlah Ternak Mati di Sleman dan Gunungkidul: 2 Sapi dan 10 Kambing
Festival Budaya Lereng Merapi Tahun 2023 di Hargobinangun, Merawat Budaya dan Kekayaan Alam
Peringatan Dini BMKG, Waspada Potensi Hujan Lebat di Sleman Jumat 29 Desember 2023
Operasi Zebra Progo 2023 di Jogja, Terpantau Banyak Pengendara Tak Pakai Helm
Jadwal SIM Keliling Sleman Bulan Agustus 2023, Syarat Bisa Dilengkapi di Lokasi!
Pameran UMKM ASEAN Rural Culture Expo 2023 Digelar,di Tebing Breksi, Angkat Potensi Lokal
Jadwal SIM Keliling Sleman Bulan Juli 2023, Lokasi dan Waktu Layanan
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 27 Maret 2024 - 21:06 WIB

Tradisi Wiwitan Kelompok Tani Tiwir di Sleman, Wujud Syukur Panen Raya

Rabu, 20 Maret 2024 - 20:32 WIB

Antraks Muncul Februari, Jumlah Ternak Mati di Sleman dan Gunungkidul: 2 Sapi dan 10 Kambing

Minggu, 31 Desember 2023 - 12:29 WIB

Festival Budaya Lereng Merapi Tahun 2023 di Hargobinangun, Merawat Budaya dan Kekayaan Alam

Jumat, 29 Desember 2023 - 07:14 WIB

Peringatan Dini BMKG, Waspada Potensi Hujan Lebat di Sleman Jumat 29 Desember 2023

Sabtu, 9 September 2023 - 15:00 WIB

Operasi Zebra Progo 2023 di Jogja, Terpantau Banyak Pengendara Tak Pakai Helm

Sabtu, 5 Agustus 2023 - 12:32 WIB

Jadwal SIM Keliling Sleman Bulan Agustus 2023, Syarat Bisa Dilengkapi di Lokasi!

Rabu, 26 Juli 2023 - 23:49 WIB

Pameran UMKM ASEAN Rural Culture Expo 2023 Digelar,di Tebing Breksi, Angkat Potensi Lokal

Minggu, 2 Juli 2023 - 03:38 WIB

Jadwal SIM Keliling Sleman Bulan Juli 2023, Lokasi dan Waktu Layanan

Berita Terbaru

Tarif Damri Jakarta Surabaya dan Malang Promo, 12 sampai 21 April 2024. (Instagram @damriindonesia)

Cek Jadwal dan Harga

Tarif Damri Jakarta Surabaya dan Malang Promo, 12 sampai 21 April 2024

Minggu, 14 Apr 2024 - 14:35 WIB

Cara Mengubah Aplikasi Default Ponsel Android. (pixabay)

Sains Tek

Cara Mengubah Aplikasi Default Ponsel Android

Minggu, 14 Apr 2024 - 12:53 WIB

Cara Memasak Brokoli Agar Mendapat Manfaat Kesehatan. (pixabay)

Kuliner

Cara Memasak Brokoli Agar Mendapat Manfaat Kesehatan

Minggu, 14 Apr 2024 - 12:05 WIB

Ilustrasi. SIM Keliling Sleman April 2024 Loby SCH dan Satpas Polresta. (dok, Koran Jogja)

Cek Jadwal dan Harga

SIM Keliling Sleman April 2024 Loby SCH dan Satpas Polresta

Sabtu, 13 Apr 2024 - 20:31 WIB

SIM Keliling Bantul April 2024 Setelah Lebaran dan Lokasi Layanan. (Instagram @satlantas_polreskulonprogo)

Cek Jadwal dan Harga

SIM Keliling Bantul April 2024 Setelah Lebaran dan Lokasi Layanan

Sabtu, 13 Apr 2024 - 20:05 WIB