Suluh Praja Kejati Dinilai Sesuai Reformasi Birokrasi Bantul

by

Bantul, Koran Jogja – Bupati Bantul Abdul Halim Muslih sepakat bahwa program pendampingan hukum bagi desa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY ‘Datun Suluh Praja’ searah dengan program reformasi birokrasi.

“Kami sedang melakukan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, efisien, bersih dan akuntabel serta menghadirkan layanan publik prima,” kata Halim saat menghadiri sosialisasi program, Kamis (24/3).

Reformasi birokrasi menurutnya menjadi andalan dalam perubahan besar, tata kelola pemerintahan yang lebih baik, yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Terlebihnya terbitnya UU Desa, kewenangan desa ini semakin besar.

Lewat undang-undang ini desa memiliki empat fungsi yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Desa mempunyai peran penting mewujudkan visi misi Bantul. Saya meyakini program ini sebagai pagar api bagi Kepala Desa menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Halim.

Kepala Kejati DIY Katarina Endang meminta para perangkat desa memanfaatkan program kami Datuh Suluh Praja dalam pendampingan hukum, bantuan hukum dan tindakan hukum lainnya.

“Belum berfungsi biro hukum di desa menjadi kerawanan pelanggaran hukum. Tidak seperti di Pemkot/Pemda dimana biro hukum sudah berjalan dalam pendampingan masalah hukum,” katanya.

Melalui program Datuh Suluh Praja, Kejati berharap desa memanfaatkan dalam pendampingan masalah hukum perdata dan tata usaha negara tanpa dipungut biaya sepeser pun.

Bersamaan dengan sosialisasi, Bupati Halim menerima sebanyak 2.500 bibit pohon dari Kejati DIY untuk dikembangkan di Kebun Buah Mangunan, Dlingo. (Set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *