Tidak Bisa Membuktikan Tudingan, Wakil Ketua DPRD DIY Huda Laporkan Lima Akun

by

Sleman, Koran Jogja – Sesuai janjinya, Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Huda Tri Yudiana Selasa (10/5) siang resmi melaporkan kasus pencemaran nama baiknya. Terdapat lima akun media sosial yang dilaporkan karena tidak memenuhi somasi yang dilayangkan.

Didampingi kuasa hukumnya, Kunto Wisnu Aji, Huda mendatangi Polda DIY pada pukul 13.00 WIB. Seusai dari SPKT, Huda menuju Direktorat Reserse Kriminal Khusus sebelum melengkapi kembali laporan ke SPKT Polda DIY.

“Ada lima akun yang saya laporkan hari ini dengan dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong mengenai tudingan kepada saya terlibat serta ada dibalik aksi paham non Pancasila di DPRD beberapa waktu lalu,” katanya.

Sebelumnya, pada 1 Mei 2022 lewat surat yang dikeluarkan kuasa hukumnya. Huda melakukan somasi kepada dua akun yang terang-terangan menuliskan namanya terlibat dalam aksi paham non Pancasila.

Satu akun yang disomasi yaitu @jogja.terkini telah memposting sebuah video yang disertai penjelasan ‘Masyarakat Jogja Protes DPRD DIY atas masuknya Kelompok HTI dan membacakan ideologi Khilafah di gedung DPRD DIY dan ternyata ada wakil ketua DPRD dari PKS yang memfasilitasi kelompok ini.

Kalimat “….ternyata ada wakil ketua DPRD dari PKS yang memfasilitasi kelompok ini”, dinilai bertendensi menuduh Huda. Hal ini karena satu-satunya pimpinan DPRD DIY yang menjabat sebagai wakil ketua DPRD dari Fraksi PKS adalah kliennya.
Selang beberapa waktu, pasca keluarnya somasi, akun @jogja.terkini menghapus video yang dipermasalahkan. Namun tidak menyatakan permintaan maafnya.

“Hari ini lima akun yang saya laporkan yakni tiga akun instagram dan dua twitter ke Polda DIY. Hal ini merugikan saya karena itu saya mengambil inisiatif untuk melapor,” jelasnya.

Huda mengatakan pihaknya sudah mengirimkan somasi untuk memberikan pembuktian atas unggahan, namun tidak ada tindak lanjut. \

Diketahui akun-akun itu sudah menghapus unggahan dan meminta maaf, hanya saja belum bisa membuktikan keterlibatan Huda seperti yang diminta dalam poin somasi.

“Kami berharap Polda bisa menindaklanjuti laporan ini dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada saya ataupun masyarakat lainnya,” jelas Huda.

Kuasa Hukum Huda, Kunto Wisnu Aji menambahkan pihaknya melapor dengan dugaan pencemaran nama baik dan berita bohong sesuai UU ITE. “Ancaman hukuman atas pelanggaran pasal tersebut yakni 4 dan 6 tahun,” ucapnya. (Set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *