Tolak Penggusuran Malioboro, LBH Bukan Posko

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Lembaha Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta resmi membuka posko pengaduan bagi para pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang menolak relokasi. Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai tergesa-gesa dalam upaya relokasi.

Diresmikan sejak Selasa (11/1/2022), posko pengaduan ini menurut Divisi Penelitian LBH Yogyakarta Era Harivah sebagai upaya membantu PKL Malioboro menyampaikan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

“Pemerintah DIY harusnya menyampaikan urgensi relokasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi Pedagang Kaki Lima Malioboro. Ini terlalu tergesa-gesa bahkan ditargetkan rampung akhir Januari 2022,” kata dia, Rabu (12/1/2022).

Hadirnya pandemi Covid-19 yang belum kapan tahun berakhirnya, menurut Era seharusnya menjadi perhatian Pemda dimana kondisi ekonomi PKL Malioboro masih terpuruk dan belum pulih karena aktivitas seperti menjajakan makanan dan kerajinan harus dihentikan.

Kebijakan relokasi juga dinilai mempertaruhkan perekonomian rakyat kecil, sebab relokasi akan mengubah pola aktivitas ekonomi para pedagang. Kemudian relokasi dinilai menghilangkan identitas sosial-budaya Malioboro.

“Jalan Malioboro tentu sudah tidak asing lagi bagi wisatawan dan para pelancong baik dalam negeri atau luar negeri,” kata dia.

Salah satu PKL yang mengadu, Purwadi menyatakan dirinya sebenarnya tidak menolak program pemerintah. Namun hanya memohon relokasi waktunya dimundurkan

“Paling tidak relokasi ditunda hingga mendapatkan tempat yang representatif. Eks gedung Dinas Pariwisata DIY dan eks gedung Bioskop Indra kurang baik.

“Kita minta bantuan hukum mudah-mudahan nanti permohonan kita semua terkabul gitu aja,” katanya.

Pemda DIY berencana merelokasi PKL di Malioboro demi mewujudkan Sumbu Filosofi Jogja di kawasan Malioboro sebagai warisan dunia.

Sumbu Filosofi Jogja memang tengah diajukan menjadi salah satu Warisan Budaya Dunia Tak Benda UNESCO. Sehingga Pemda DIY merasa perlu ada pembenahan untuk mempercantik Malioboro.

“Lho iya, karena kan kita juga ingin membangun kerjasama dengan UNESCO untuk sumbu filosofisnya,” kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X (Sultan HB X) saat ditemui di Kepatihan Pemda DIY pada 2 Desember lalu. (Set)