UMKM dan Pedagang Pasar di Yogyakarta Didorong Digitalisasi

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pedagang pasar di Kota Yogyakarta didorong untuk menjual barang dagangannya secara digital. Sehingga bisa tetap survive di tengah kondisi pandemi Corona.

Wakil Wali Kota (Wawali) Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan Pemkot Yogya telah bekerja sama dengan Gojek untuk turut serta memasarkan produk-produk UMKM. “Hasil kerjasama dengan Gojek ini menghasilkan output yang cukup signifikan, ” katanya.

Heroe mengatakan, hasil laporan Gojek pada periode 2019 sampai 2020 ada kenaikan 80 persen. Dari hasil tersebut bisa dilihat bahwa program Yogya untuk Yogya ketika mahasiswa belum datang bisa terwujud, meskipun belum bisa merata.

Selain bekerjasama dengan Gojek,  Pemkot juga mendorong kepada para komunitas-komunitas untuk membuat dagangannya dari offline menjadi online. Di Pasar Beringharjo misalnya Pemkot Yogya sudah meluncurkan Smart Traditional Market, yang membantu menjualkan semua barang dagangan pedagang Beringharjo secara online.

“Program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemkot untuk menghidupkan pasar-pasar tradisional di tengah Pandemi Covid-19,” kata Heroe Poerwadi.

Heroe mengatakan, Pemkot juga berusaha mendorong para pelaku UMKM di kelurahan untuk menjual barang dagangannya secara online. Saat ini sudah ada Kelurahan Wirogunan yang membuat platfom yang diberi nama Klarisan.com untuk para UMKM di sekitar kelurahan tersebut menjual barang dagannya. Selain itu ada juga PONIJO atau pasaronlinebangirejo.com yaitu pasar online UMKM Bangirejo, Karangwaru dan Tegalrejo.

Koordinator Forum Lintas Malioboro, Suparno Sito menuturkan, UMKM Malioboro bisa dikatakan sebagai UMKM tangguh meskipun terombang ambing badai Pandemi Covid-19, sejak awal sampai saat ini masih bertahan. Hal ini tidak lepas dari usaha keras para pelaku UMKM dan juga support dari Pemerintah Kota Yogya.

Terkait dengan permodalan, Suparno menuturkan, UMKM Malioboro masih banyak yang kesulitan untuk meraih bantuan UMKM dari pemerintah pusat. Hal ini karena persyaratan penerima harus tidak memiliki hutang di bank, dan juga banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki Surat Izin Usaha (SIUP).

“Banyak para pelaku UMKM Malioboro yang tidak mendapat bantuan BLT UMKM karena terkendala pada syarat tidak memiliki hutang dan juga SIUP,” katanya.

Menanggapi hal itu, Wawali menuturkan, selain mendorong transformasi digital, Pemkot juga memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM untuk membuat surat izin usaha, di mana hal ini yang menjadi syarat untuk UMKM bisa mengakses program kredit dari Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yang disalurkan lewat Bank BPD. Namun, berdasarkan data para pendaftarnya yang masih minim.

“Kami sudah tawarkan kepada teman-teman Malioboro silakan dikoordinir secara kolektif, nanti dari Dinas Koperasi dan UMKM akan membantu mempercepat proses pembuatan SIUP-nya. Tapi laporan dari BPD masih banyak yang belum mendaftar karena para pedagang masih berpikir-pikir karena situasi pandemi yang tidak menentu,” kata Heroe Poerwadi.(rid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *