Krisis Guru Bahasa Jawa, Dewan Minta Danais Digunakan

by

Yogyakarta, Koran Jogja – Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Nuryadi meminta Pemda memperhatikan pendidikan Bahasa Jawa di sekolah-sekolah formal karena minimnya keberadaan pengajarnya. Tercatat lebih dari dua dekade, jumlah guru bahasa Jawa di DIY berkisar hanya 350-an orang.

Keinginan Nuryadi ini disampaikan usai dirinya mendengar dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Bahasa Jawa tingkat SMA DIY bahwa pemerintah pusat tidak lagi membuka formasi dalam skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

“Padahal, dalam kurikulum pendidikan 2021-2022, sudah jelas bahwa pendidikan bahasa Jawa masuk dalam muatan lokal (Mulok) yang wajib diajarkan dan setiap daerah berbeda-beda’” katanya usai audiensi MGMP, Senin (19/4).

Jika kondisi ini tidak segera diperhatikan, Nuryadi kuatir akan tidak ada jatah penerimaan pengajar bahasa Jawa akan memutus rantai kesinambungan kebudayaan dan investasi peradaban di DIY akan tergerus.

Ia memahami bahwa sebelum disahkannya UU Keistimewaan, seluruh anggaran pengadaan pengajar bahasa Jawa ada di pusat. Namun dengan UU Keistimewaan ini resiko itu mau tidak mau harus ditanggung pemerintah daerah tanpa harus lepas dari kebijakan pusat.

“Kita punya dana besar. Bahasa Jawa didalamnya mengajarkan unggah ungguh, seperti menunduk atau memberi hormat kepada orang yang lebih tua ketika bertemu di jalan. Sekarang tidak lagi,” katanya.

Ketua MGMP Bahasa Jawa tingkat SMA DIY Slamet Nugroho mengatakan lebih dari 25 tahun keberadaan guru bahasa Jawa berkurang setiap tahun. Saat ini pelajaran bahasa Jawa hanya diampu oleh 351 pengajar di semua jenjang pendidikan baik SD sampai SMA. Bahkan di Kulonprogo, pengajar bahasa Jawa di tingkat SMA diampu oleh tiga orang saja.

“Wajar bila terjadi degradasi besar dan berpengaruh pada eksistensi budaya Jawa. Lumrah jika International Standard Organization (ISO) tidak menjadi bahasa Jawa sebagai bahasa di dunia digital sebab hanya dianggap dekorasi saja,” kata Nugroho.

Dengan jam pengajaran di kelas dua kali seminggu. Maka setidaknya, kebutuhan guru pengajar bahasa Jawa di seluruh jenjang sekolah mulai dari SD-SMA idealnya dua orang.

Sayangnya, penambahan guru bahasa Jawa tidak difasilitasi pemerintah pusat dan diserahkan ke daerah. Sempat menjadi wacana di 2013, Pemda DIY bakal memberikan tunjangan bagi para pengajar bahasa Jawa, namun sampai sekarang tidak pernah terwujud.

“Sekolah sebenarnya sering kali mengajukan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk menambah pengajar bahasa Jawa. Namun selalu tidak diperbolehkan,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Didik Wardaya memahami kegelisahan dan kegalauan pengajar bahasa Jawa “Kami terus komunikasikan dengan Kementerian Pendidikan agar pengajar muatan lokal ikut dalam sistem penerimaan P3K,” ujar Didik.

Soal penggunaan Danais, Didik mengaku juga berkomunikasi dengan Dinas Kebudayaan dan Paniradya Kaistimewaan sebagai pengelola Danais yang tahun ini sebesar Rp1,3 triliun.(set)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *