Gunungkidul – Sejumlah Partai Politik (parpol) di Gunungkidul khawatir potensi mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan lurah yang dilakukan oleh incumbent. Sebab, Bupati petahana Sunaryanta sudah dipastikan maju pilkada 2024
“Kami khawatir ada mobilitasi itu,” kata pengurus Partai Golkar, Agung Wahyudi dalam keterangan tertulis dikutip Jumat (30/8/2024).
Dia memberi contoh potensi pengerahan ASN dan Perangkat Kalurahan dapat berupa pertemuan ataupun silaturahmi. Dalam pertemuan tersebut bisa saja ditumpangi kepentingan politik untuk Pilkada 2024.
Hal ini, akan menjadi perhatian serius partai koalisi pengusung Endah Subekti Kuntaringsih dan Joko Parwoto, yakni Golkar, PDI Perjuangan, dan PKB.
“Kami berharap Incumben tidak menggunakan fasilitas negara ataupun kekuasannya untuk pilkada,” kata dia.
“Kami membaca, ada potensi ke arah itu (mobilisasi ASN dan Lurah),” ucap Agung.
Agung berharap, Bawaslu Gunungkidul serius melakukan pengawasan kendati belum ada penetapan calon atau belum dimulainya masa kampanye.
“Pemkab Gunungkidul bersikap professional utuk mengawasi ASN agar tetap netral,” kata dia.
Sekda Gunungkidul, Sri Suhartanta mengatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perangkat pemerintahan yang lain terikat aturan sehingga harus menjaga netralitas pada momentum pesta demokrasi.
“Pengawas pada tiap masing-masing OPD, pemerintah akan bersikap profesional dan tidak ada diskriminasi ke siapapun,” ucap Sri.
Apabila terdapat dugaan, tindaklanjutnya bisa melalui pengawas pada masing-masing OPD dan Bawaslu akan melanjutkan informasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Kepala Bidang Status Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Sunawan menegaskan, pemberian sanksi ASN terkait netralitas bisa sampai pada pemberhentian dengan tidak hormat.
“Akan tetapi perlu dilihat hasil klarifikasi, faktor yang memberatkan dan faktor yang meringankan,” kata dia. (*)
