Pemda Pastikan Keamanan Pendemo Dijamin Pergub 1/2021

by

Sleman, Koran Jogja – Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta menjamin dalam Peraturan Gubernur (Pergub) nomor 1/2021 tidak ada pelarangan masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya di muka publik atau berdemo. Pergub ini menjadi jaminan keamanan masyarakat berdemo.

Pernyataan ini disampaikan Kepala Biro Hukum Pemda Dewo Isnu Broto usai memberikan keterangan saat proses klarifikasi oleh Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) DIY, Kamis (25/2) siang.

Klarifikasi oleh ORI ini sebagai tindak lanjut pelaporan dari Aliansi Rakyat untuk Demokrasi Yogyakarta (ARDY) tentang Pergub 1/2021 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum Pada Ruang Terbuka.

“Dalam pergub itu tidak ada pelarangan masyarakat berdemo atau menyampaikan pendapatnya di depan public. Pergub itu dilahirkan untuk memberikan jaminan kepada pendemo agar tidak diganggu pihak lain dan berjalan tertib sesuai UU nomor 9/1998.,” jelasnya.

Jaminan keamanan yang dimaksud menurut Dewo bahwa nantinya perwakilan pendemo akan dikawal ketika ingin menyampaikan aspirasinya langsung ke Gubernur atau pimpinan DPRD. Demikian juga nanti bila Gubernur atau pimpinan DPRD berkeinginan menemui pendemo, maka akan mendapatkan pengawalan.

Melalui pergub itu, pemda hanya melarang pendemo menyampaikan pendapatnya di di lima titik yaitu Istana Negara Gedung Agung, Keraton Yogyakarta, Keraton Kadipaten Pakualaman, Kotagede, dan kawasan Malioboro. Karena sesuai peraturan Menteri Pariwisata Nomor KM.70/UM.001/2016 tentang Penetapan Objek Vital Nasional di Sektor Pariwisata, lima objek ini termasuk 56 obyek vital negara.

“Soal pelibatan TNI/Polri dalam penanganan demo, itu di pasal 8 Pergub 1/2021 dilakukan ketika situasi tidak memungkinkan lagi dikendalikan. Pengamanan demo tetap ada di tangan pemda melalui Satpol PP dan Kesbangpolinmas,” katanya.

Kepala ORI DIY Budhi Masthuri menjelaskan klarifikasi ini dilakukan untuk mendapatkan subtansi seperti yang dilaporkan. Yaitu soal dari siapa inisiasi pergub ini lahir, lalu tahapan yang dilewati seperti apa, prosesnya rapat bagaimana, dan siapa saja yang terlibat di sana.

“Kami mengajukan sembilan pertanyaan untuk mengetahui bagaimana proses, tahapan dan tata cara perumusan pergub yang sudah disahkan sejak Januari lalu. Beberapa hal teknis seperti undangan rapat dan siapa yang datang akan kami tindak lanjuti, karena pak Dewo menyatakan lupa,” ucapnya.

Pengembangan pertanyaan itu juga berkisar tentang dasar hukum penetapan jarak demo maksimal 500 meter dari titik yang dilarang dan penggunaan pengeras suara yang tidak melebihi 600 disable.
Tidak hanya itu, pendalaman lebih lanjut bakal difokuskan pada pengaturan kawasan cagar budaya yang dalam hal ini seharusnya berada di Dinas Kebudayaan, bukan diatur oleh Biro Hukum.

Beberapa ahli tata perundang-perundangan juga akan diminta pendapatnya untuk dijadikan rujukan penting.

“Yang pasti, dari proses klarifikasi ini kami ketahui penginisiasi pergub ini adalah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X yang disampaikan ke Sekretaris Daerah dan ditindaklanjuti Biro Hukum,” katanya.

Sementara ini, ORI menurut Budhi akan fokus pada substansi pelaporan yang menilai penyusunan pergub ini tidak melibatkan masyarakat dan terkesan cepat. Meski telah mendapatkan gambaran besarnya, Budhi mengatakan saat ini pihaknya belum bisa menentukan kesimpulan rekomendasi ke Pemda DIY.(set)