Kulon Progo – Perkumpulan Penambang Rakyat Yogyakarta (PPRY) menyalurkan 250 paket sembako kepada warga terdampak di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulonprogo.
Di balik aksi kepedulian sosial tersebut, para penambang menyuarakan harapan besar agar pemerintah segera memberikan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) untuk pengoperasian alat pompa mekanik/hidrolik penambangan pasir.
Ketua PPRY, Agung Mulyono, menegaskan bahwa kepastian legalitas teknis sangat penting bagi masa depan penambang rakyat. Selama ini, sebagian besar penambang masih mengandalkan cara manual tradisional menggunakan cangkul dan senggrong.
“Kami sangat berharap ada perhatian dan dukungan pemerintah melalui penerbitan Rekomtek pengoperasian pompa hidrolik/mekanik. Alat ini dibutuhkan untuk menyedot pasir di wilayah tengah sungai yang sulit dijangkau secara manual,” ujar Agung.
Menurut Agung penggunaan pompa mekanik atau hidrolik tidak hanya mendongkrak kapasitas produksi pertambangan rakyat, tetapi juga memberikan efek domino yang positif bagi perputaran ekonomi warga di sepanjang tepi Sungai Progo.
Agung menyebut masyarakat di sepanjang Sungai Progo terbantu dengan adanya pertambangan pasir. “Ya dampak dari pertambangan pasir rakyat ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Ada perbaikan ekonomi dari pertambangan ini,” ungkap Agung.
Aksi pembagian sembako berupa beras, minyak goreng, telur, dan mi instan ini menjadi bukti nyata komitmen PPRY untuk tetap merangkul dan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.
Salah satu penerima manfaat, Munardono, mengapresiasi keperdulian para penambang dan berharap kegiatan bakti sosial ini dapat terus berlanjut secara rutin.
“Saya senang dapat bantuan paket sembako. Semoga ke depannya bisa terus ada lagi kegiatan seperti ini yang diadakan PPRY. Sangat terbantu dengan bantuan ini, kalau bisa rutin diadakan,” terang Munardono.
Melalui sinergi antara kepedulian sosial dan dorongan modernisasi alat tambang yang berizin, PPRY optimistis keberadaan penambang rakyat mampu menjadi penopang ekonomi lokal yang sah, aman, dan berkelanjutan. (*)
